Raperda LKPJ APBD 2022 Kapuas Hulu Disahkan jadi Perda

Milenialnusantara.id – Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu telah sepakat menetapkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023, Kamis (6/7/2023).

Kesepakatan tersebut disampaikan lewat rapat paripurna yang melibatkan Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu dan dihadiri jajaran Forkopimda, para Kepala OPD dan BUMD, BUMN di Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengharapkan agar Pemda Kapuas Hulu tetap mempertahankan opini WTP dari BPK Perwakilan Kalbar, untuk audit keuangan selanjutnya.

Selain itu Bupati juga mendorong agar Kepala OPD melakukan inovasi-inovasi untuk memajukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “SAKIP harus ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Bang Sis ini menyatakan bahwa Pemda Kapuas Hulu berterimakasih dengan DPRD Kapuas Hulu, sebab telah sampai pada pendapat akhir dan menyetujui Raperda ini jadi Perda.

Dengan penetapan Raperda ini maka Pemda sudah mempertangungjawabkan APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2022.

“Ini upaya konkrit akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah,” kata Bupati Sis.

Persetujuan Perda ini, kata Bupati, akan dievaluasi Gubernur Kalimantan Barat. Selanjutnya pengesahan hasil evaluasi dari Gubernur, disampaikan Kemenkeu dan Kemendagri.

“Selama pembahasan kemarin pasti masih banyak kekurangan, semoga kedepan kami bisa berbuat lebih baik,” tuntasnya.(*)

spot_img
Populer
Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here