Mahfud Resmi Dampingi Ganjar di Pilpres 2024

Milenialnusantara – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memilih Mohammad Mahfud MD, pakar hukum tata negara yang disegani, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan secara langsung pilihan cawapres itu di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, calon presiden Ganjar Pranowo, calon wakil presiden Mahfud MD dan sejumlah ketua partai koalisi berfoto bersama usai deklarasi pasangan capres-cawapres di Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023.

“Hari ini hari Rabu, 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, saya telah mengambil keputusan, semuanya saya tujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara, karena itu dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih PDI-Perjuangan yang mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD,” kata Megawati.

Saat mengumumkan hal ini, Megawati didampingi oleh pemimpin partai-partai yang berkoalisi dengan PDI-Perjuangan, yaitu Pelaksana Tugas Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang, dan Ketua Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bangga diberi amanah.

Berbicara sesaat setelah menerima mandat dari Megawati, Mahfud MD, mengatakan dirinya merasa terhormat dan bangga diberi amanah bersama Ganjar untuk mengemban dan meneruskan cita-cita Bung Karno dan pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan RI. Mas Ganjar dan saya – bersama seluruh rakyat Indonesia – akan melanjutkan upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Mahmud, yang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Secara terbuka Mahfud MD menegaskan bahwa untuk mewujudkan hal itu diperlukan sejumlah syarat, yaitu ideologi bangsa kokoh, ekonomi baik, hukum dan keadilan ditegakkan, politik demokratis, budaya gotong royong hidup, dan mengedepankan persaudaraan.

“jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah bangsa ini, insyaallah akan tuntas,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan keyakinannya bahwa jika hukum bagus, segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga.

“Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum dan konsistensi dalam implementasi penegakannya memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan pada masyarakat,” kata Mahfud.

Dia juga menegaskan bahwa demokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, juga harus berjalan beriringan dengan kedaulatan hukum atau nomokrasi. Jika demokrasi berjalan tanpa nomokrasi dan sebaliknya, akan menimbulkan anarki dan kesewenangan.

“Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita tadi. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan yang sudah baik, memperbaiki yang keliru dan melakukan inovasi baru sesuai perkembangan jaman dengan tetap berpegang pada konstitusi,” ujarnya.

Bekerja dengan tulus

Ganjar Pranowo, yang hadir bersama istrinya, Siti Atikoh Supriyanti, mengatakan menyanggupi amanah untuk menjadi capres dan cawapres partai koalisi karena ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk rakyat Indonesia.

“Ini bukan soal Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud atau tentang kekuasaan. Ini tentang rakyat Indonesia, agar menjadi negara yang berdaulat, bukan saja dalam hal wilayah, tetapi juga pangan, politik, sosial dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital,” ujar Ganjar.

Untuk itu keduanya menyatakan siap menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Ganjar mengakui pemerintah mendatang harus bekerja jauh lebih keras dan lebih tegas, terutama dalam hal penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Tegas, hitam putih, benar salah dan tidak abu-abu,” tegasnya.

Setia mengajar

Mahfud, yang kelahiran Madura 13 Mei 1957, memiliki rekam jejak yang luar biasa di dunia kampus, badan legislatif dan eksekutif.

Sejumlah jabatan pemerintahan yang pernah dijalaninya antara lain menjadi menteri pertahanan pada 2000-2001 dan menteri kehakiman dan hak-hak asasi manusia (HAM) pada 2001. Pada 2008 hingga 2013, Mahfud menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kepartaian, Mahfud pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada 2002 hingga 2005.

Mahfud juga beberapa kali terpilih menjadi dewan rakyat, antara lain menjadi anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2006 hingga 2007, anggota Komisi III DPR RI pada 2007-2008 dan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada tahun yang sama.

Dengan berbagai jabatan publik itu, Mahfud MD tetap menjadi pengajar aktif pada program pasca sarjana dan doktoral di lebih dari sepuluh universitas.

Dia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Kediri pada 2003-2006.

Incar suara Nadhlatul Ulama

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Sri Nuryanti mengatakan kepada VOA bahwa pemilihan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo terjadi pada menit-menit terakhir atau last minute, mirip dengan yang terjadi pada 2019.

Namun, kata Sri, pilihan itu tentunya sudah melalui pertimbangan yang masak, terkait elektabilitasnya, dukungan massa pendukung – kader, simpatisan, atau masyarakat umum.

“Biasanya dari pihak koalisi memetakan basis dukungannya,” kata Sri.

Ia juga melihat pemilihan Mahfud ini tidak lepas dari upaya PDI-Perjuangan dan partai-partai yang berkoalisi dengannya untuk meraih suara Nadhlatul Ulama.

“Masa NU ini menjadi perebutan di setidaknya tim Anies-Cak Imin (Muhaimin Iskandar.red), yang memang ada unsur PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)-nya, dan sekarang Ganjar-Mahfud,” papar Sri.

Lebih jauh ia mengatakan meraih suara organisasi massa di Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya menjadi signifikan maknanya dalam proyeksi elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Para pemimpin partai yang berkoalisi dengan PDI-Perjuangan ikut hadir saat pengumuman calon wakil presiden ini, yaitu Pelaksana Tugas Ketua Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang, dan Ketua Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.(*)

spot_img
Populer
Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here