MILENIALNUSANTARA.ID – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, bersama Sekda, sejumlah pejabat, kepala desa, dan sejumlah pihak lainnya, telah melaksanakan audensi ke Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, untuk dapat menyuarakan harapan masyarakat Kapuas Hulu, agar Pemerintah Pusat dapat mendukung dan mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu.
Bupati Kapuas Hulu, menyampaikan bahwa, dengan adanya audensi tersebut, diharapkan agar Pemerintah Pusat terus membantu Pemerintah Kapuas Hulu, untuk menganggarkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kapuas Hulu.
“Kita juga meminta agar Pemerintah Pusat untuk mengawal, dan mendorong amanat undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024, khususnya pasal 5a ayat 1 yang menyatakan bahwa, desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi,” ujarnya, Rabu 21 Agustus 2024.
Dijelaskan juga kata Fransiskus Diaan, wilayah Kapuas Hulu sangat luas, dan sementara APBD setiap tahun untuk Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencukupi untuk membangun secara merata.
“Maka dari itu kami meminta bantuan ke Pemerintah Pusat, melalui Komisi V DPR RI,” ucapnya.
Diharapkan audensi yang telah dilaksanakan ini, Komisi V DPR RI bisa menyampaikan keluhan dan harapan dari masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri.
“Kalau hanya mengharapkan APBD tidak akan pernah cukup, dan selesai dalam membangun infrastruktur di Kapuas Hulu,” ungkapnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan bahwa, dirinya akan menyampaikan aspirasi dan harapan dari Bupati Kapuas Hulu yang merupakan mewakili masyarakatnya ke Pemerintah Pusat, dan mudah-mudahan terus dianggarkan lewat APBN, untuk membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
“Saya mengetahui bahwa, kondisi jalan Kabupaten Kapuas Hulu kondisi mantapnya 32?n Desa 28?n nilai itu sangat rendah, oleh sebab itu infrastruktur Kapuas Hulu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat karena berharap dengan APBD 1,7 triliun itu tidak lah cukup,” ujarnya.
Lasarus juga berjanji seluruh kepada desa memberikan usulan pembangunan di setiap desa nya kepada pemerintah daerah, nantinya pemda yang merekap semuanya dan akan segera dibahas.
“Saya ketua komisi V yang akan menyetujui anggaran APBN baik dana desa, jalan, peningkatan bandara, jalan pararel perbatasan kaltim, maupun badau itu semuanya melalui saya. Terkait yang kerjakan proyek itu siapa saja boleh tetapi anggaran pekerjaan itu, ada di saya, jadi jangan mengaku-mengaku,” ungkapnya. (*)